Bank Dunia Diminta Benahi Panduan Akuisisi Lahan Dan Lingkungan

18 Apr 2016 18:32
Sumber foto: waspada.co.id Sumber foto: waspada.co.id
Bisnis.com, JAKARTA - Sedikitnya 32 organisasi masyarakat lintas negara mendesak Bank Dunia memperbaiki persoalan tentang akuisisi lahan dan lingkungan dalam pelbagai proyek di Indonesia sebelum memberikan pendanaan lebih lanjut.

Organisasi lintas negara itu memaparkan pihaknya memiliki keprihatinan mendalam tentang dana dan proyek pembangunan infrastruktur yang didanai Bank Dunia selama ini maupun yang akan diputuskan pada 25 April mendatang. Sejak 15-17 April, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional tengah menggelar Spring Meeting di Washington D.C, AS, untuk membahas ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Andi Muttaqien, peneliti dari Elsam, mengungkapkan salah satu masalah adalah dampak proyek infrastruktur skala besar terhadap perempuan, karena menghilangkan mata pencahariannya sebagai di bidang pertanian dan perikanan. Koalisi itu mengkritik dukungan Bank Dunia terhadap Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) yang memberikan panduan bahwa akusisi lahan di Indonesia memiliki risiko rendah, karena cukup dengan 'perjanjian'.

"Ketentuan tersebut ini bertentangan dengan pengakuan negara atas hak masyarakat Adat atas wilayahnya yang dijamin Konstitusi UUD 1945. Hal ini merupakan pelanggaran atas persyaratan Bank Dunia mengenai Masyarakat Adat, habitat alami, hutan, konsultasi, dan pemindahan paksa," kata Andi dalam pernyataan bersama, Minggu (17/4/2016).

Organisasi sipil itu memberikan perhatiannya pada pelbagai proyek macama PT Indonesian Infrastructure Finance dan PT Indonesian Infrastructure Guarantee Fund. Sedangkan dalam perencanaan adalah Indonesian Infrastructure Finance Development project (IIFD); Regional Infrastructure Develoment Fund (RIDF); dan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFDTF).

Organisasi sipil itu menyatakan pelbagai masalah terkait dengan pendanaan Bank Dunia itu meliputi kurangnya keterbukaan informasi publik; kurangnya informasi dalam Bahasa Indonesia; serta kurangnnya konsultasi publik termasuk penilaian lingkungan dan sosial.

"Kami menuntut Dewan Bank Dunia memastikan bahwa masalah yang telah ditimbulkan akibat pendanaan, program dan kegiatan dari Bank Dunia, sepenuhnya diperbaiki sebelum memberikan lebih jauh pendanaan, atau dukungan jaminan," tegas Andi.

Sumber: 
http://industri.bisnis.com/read/20160417/45/538656/bank-dunia-diminta-benahi-panduan-akuisisi-lahan-dan-lingkungan 
Berita Terbaru