Kriminalisasi Koordinator ForBali Adalah Upaya Pembungkaman Gerakat Rakyat

09 Sep 2016 18:23

Pernyataan Pers

Public Interest Lawyer Network [PIL-Net]

 

Kriminalisasi Koordinator ForBali Adalah Upaya Pembungkaman Gerakat Rakyat

 

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) Teluk Benoa, I Wayan Suardana (Gendo) dilaporkan oleh Ormas Pospera pada 15 Agustus 2016 atas dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis. Laporan ini didasari atas “cuitan” Gendo yang diangap menyasar Koordinator Pospera yang juga anggota DPR dari PDIP, Adian Napitupulu dan Pospera sebagai lembaga.


Publik Interest Lawyer Network (PIL-Net) menganggap pelaporan itu mempunyai muatan kepentingan yang pekat, karena Adian Napitupulu merupakan politisi yang mendukung proses reklamasi Tanjung Benoa dan koordinator Pospera Bali juga mengakui bahwa yang bersangkutan bekerja untuk perusahaan yang melakukan reklamasi tersebut.


Tindakan pelaporan tersebut merupakan aktivitas politik yang menggunakan instrumen hukum, atau yang akrab disebut sebagai kriminalisasi. Disebut kriminalisasi karena secara jelas bahwa Pospera secara jelas mempunyai kepentingan dengan aktivitas saudara Gendo yang aktif menolak proses reklamasi Tanjung Benoa, Bali. Kriminalisasi merupakan salah satu upaya pembungkaman rakyat yang kerap terjadi. WALHI mencatat, dalam 5 tahun terakhir terdapat 773 kasus yang terkait dengan gerakan aktivis lingkungan, dengan 233 orang mengalami serangan fisik, dan 28 orang terbunuh. Ini merupakan arah buruk dalam pembelaan lingkungan.


Maraknya kriminalisasi terhadap aktivis kini juga bisa menjadi indicator bahwasanya butir Nawacita Pemerintahan Jokowi yang akanmelakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sekaligus juga menunjukkan kegagalan reformasi di tubuh Kepolisian RI.


Pada sisi lain, Gendo yang juga menjadi pengacara public merupakan salah seorang pengacara publik juga merupakan Pembela HAM, yang menurut Declaration on the Right and Responsbility of Individuals and Organs of Society to promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (Konvensi PBB tahun 1998 tentang Perlindungan Terhadap Pembela HAM, saudara Gendo merupakan person yang harus dilindungi oleh negara karena aktivitas dirinya yang memperjuangkan kepentingan publik rentan untuk dikriminalisasi dan terancam keselamatannya.


Oleh karenanyaPIL-Net menyampaikan pandangan sebagai berikut:

  1. Para penegak hukum harus berpegang pada Konvensi PBB tahun 1998 tentang Perlindungan Human Rights Defender;
  2. Meminta kepada para penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak melanjutkan laporan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang buruk dan melemahkan perjuangan masyarakat Bali, termask Gendo dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa;
  3. Meminta kepada Komnas HAM untuk terlibat aktif mencermati laporan-laporan yang mempunyai itikad buruk terhadap saudara Gendo dan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan karena saudara Gendo merupakan salah seorang advokat publik sbg yang dimaksud oleh Konvensi PBB ttg Human Rights Defender.   

 

 

 

Jakarta, September 2016

Public Interest Lawyer Network

 

 

 

Andi Muttaqien

Koordinator

 

 

Narahubung:
Erwin Natosmal          (081392147200)

Sandoro Purba            (081311497750)

Saepul                         (08129501733)

Sinung Karto               (0818873283)

Berita Terbaru