Pernyataan Pers Bersama: Kedangkalan “Penjaga Konstitusi” Dalam Menguji Konstitusionalitas UU P3H

11 Dec 2015 19:51
Aksi solidaritas masyarakat terhadap Nenek Asyani, korban kriminalisasi UU P3H. Sumber Foto: okezone.com Aksi solidaritas masyarakat terhadap Nenek Asyani, korban kriminalisasi UU P3H. Sumber Foto: okezone.com
(Jakarta, 10 Des 2015) Pada Kamis 10 Desember 2015 Mahkamah Konstitusi memutus perkara 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) serta Pengujian UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam amar putusannya, pengujian terhadap UU P3H dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan pengujian terjadap UU Kehutanan diterima sebagian, yakni: Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
 
Putusan MK ini tidak didasari dengan alasan-alasan rasionalitas dan konstitusionalitas yang cukup kuat, karena tidak dilandaskan pada fakta-fakta dan keterangan yang muncul di persidangan Mahkamah Konstitusi, khususnya keterangan para ahli dan saksi. Alih-alih menggali dan mempertimbangkan alasan-alasan rasionalitas dan konstitusionalitas permohonan, MK malah menjadikan hal formil dalam permohonan sebagai “tameng untuk tidak mengelaborasi dan mempertimbangkan argumentasi rasional dan konstitusional yang diajukan Para Pemohon”. Yakni adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Padahal sebagai ahli, sebagai Negarawan yang bertugas untuk menjaga semangat (spirit) konstitusi (guardians of constitution), Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat melihat dan menggali secara lebih dalam, jernih dan elaboratif substansi, dasar-dasar dan argumentasi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yakni keadilan substansial. Yang secara rasional dan konstitusional dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.
 
Secara kasat mata, putusan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan ketidaksesuaian dengan putusan-putusan MK sebelumnya, diantaranya Putusan MK perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan MK perkara nomor 35/PUU-X/2012 tidak hanya menegaskan bahwa Hutan Adat sudah otonom, tetapi ada keharusan bagi pemerintah untuk memperbaiki penataan sistem hutan di Indonesia, termasuk merumuskan mekanisme klaim atau pengakuan hutan adat, karena ketidakjelasan tata batas kawasan hutan inilah yang menjadi pokok permasalahan. Sehingga keberadaan UU P3H justru makin meningkatkan represifnya Negara terhadap hak-hak masyarakat atas akses dan sumber penghidupan.
 
Di sisi lain, UU P3H secara jelas mempersamakan status kawasan hutan yang baru ditunjuk dengan kawasan hutan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 UU P3H. Sehingga, apabila rumusan Pasal 1 angka 3 UU P3H ini dipertahankan, justru akan menciptakan ketidakpastian hukum. Terlebih dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d UU P3H disebutkan bahwa peta penunjukkan kawasan hutan merupakan dasar yuridis batas kawasan hutan. Padahal dalam putusan MK perkara No. 45/PUU-IX/2011 jelas dinyatakan penetapan kawasan hutan merupakan status final dari kawasan hutan.

Putusan MK atas perkara UU P3H ini secara jelas dan nyata akan mempengaruhi situasi dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Putusan MK ini akan meningkatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Akan terjadi kontestasi yang terbuka antara korporasi dengan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya kehutanan Indonesia.
 
Koalisi Anti Mafia Hutan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), SAWIT WATCH, Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), AURIGA.
 
 
Kontak:
Iwan Nurdin                            : 081229111651          (Sekjend KPA)
Khalisah Khalid                      : 081311187498          (WALHI)
Timer Manurung                     : 0811125006              (AURIGA)
Mawardi gelar Datuk Malin   : 081270563794          (Masy Adat Guguk Malalo, Sumbar)
Erasmus Cahyadi                    : 081386911075          (AMAN)
Andi Muttaqien                       : 08121996984            (Kuasa Hukum Para Pemohon)

Berita Terbaru