PK Atas Putusan PK; Upaya Meruntuhkan Sistem Negara Hukum Indonesia

21 Apr 2017 11:52
SIARAN PERS
TIM ADVOKASI PEDULI LINGKUNGAN

PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI;
Upaya Meruntuhkan Sistem Negara Hukum Indonesia dan Penciptaan Rezim Hukum yang Bobrok

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dasar Konstitusi tersebut setidaknya menggariskan agar praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Bahwa selain penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia ciri lain dari negara hukum adalah kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Akan tetapi, sistem negara hukum Indonesia tersebut seakan tak henti dilemahkan, digoyahkan bahkan berusaha untuk diruntuhkan oleh upaya-upaya hukum yang sesat.

Dalam persoalan mengenai proyek ambisius PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di bumi Rembang yang terus bergulir, belum lekang dari ingatan kita, paska adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, terjadi pembangkangan hukum (obstruction of justice) dimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia dengan menerbitkan kembali Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang 37,80 persen sahamnya dimiliki asing.

Kali ini, atas Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 yang sebelumnya telah dikangkangi tersebut kembali dilakukan upaya hukum sesat yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke-2 oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perlu ditekankan bahwa Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Upaya Hukum Luar Biasa yang hanya bisa dilakukan sekali untuk memberikan kepastian hukum dan ke-efektifan lembaga peradilan. PK ke-2 yang dilakukan oleh Korporasi pelat merah ini senyatanya adalah upaya untuk meruntuhkan sistem negara hukum Indonesia. Belum lagi berkaitan dengan upaya PK ke-2 tersebut, disinyalir terdapat upaya hukum sesat dengan adanya Putusan PN Gresik Nomor 05/Pdt G/2017/PN Gsk yang menjadi dasar Upaya PK ke-2 tersebut. 

SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali pada poin 2 (dua) menyatakan “Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkara tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung”. 

Putusan Peninjauan Kembali yang dimaksud diketahui sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dan bukan sebatas Putusan tingkat pertama. Selain itu perlu ditekankan bahwa Perkara yang sedang dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke-2 tersebut merupakan perkara Tata Usaha Negara dan bukan perkara Perdata atau Pidana sebagaimana disyaratkan. Diketahui fakta bahwa Putusan PN Gresik Nomor 05/Pdt G/2017/PN Gsk dalam prosesnya hanya memakan waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 41 hari dari pendaftaran perkara hingga putusan. Hal tersebut terkesan tergesa-gesa bahkan diciptakan agar terdapat suatu dasar untuk melakukan pengangkangan hukum.

Semua praktik yang dirasa sesat tersebut sekiranya harus dihentikan demi tegaknya sistem negara hukum Indonesia. Kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif perlu ditegakkan demi nyatanya kepastian hukum dan mencegah Indonesia terjerumus dalam rezim hukum yang bobrok.

Atas kondisi tersebut, kami dari Tim Advokasi Peduli Lingkungan hari ini telah membunyikan sinyal bahaya bagi sistem negara hukum Indonesia tersebut dengan melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang ada kepada Komisi Yudisial sebagai Pemegang wewenang untuk menjaga dan menegakkan Kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim serta menegakkan kode etik kehakiman. Hal tersebut dilakukan agar KY dapat melakukan pemantauan terhadap berlangsungnya upaya hukum PK ke-2 di Mahkamah agung. Selain itu, agar KY segera melakukan investigasi terhadap perilaku hakim PN Gresik yang diduga sarat akan kepentingan. 

Hari ini kami juga menyerahkan berkas Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai bentuk Upaya untuk memberikan pandangan hukum bagi Mahkamah Agung yang akan memeriksa setiap upaya PK ke-2 yang dinilai sesat tersebut. Sekiranya dua agenda penting hari ini harus diperhatikan dengan seksama oleh KY dan MA demi  tegaknya sistem Negara Hukum Indonesia.

Narahubung :
Zainal Arifin (LBH Semarang) - 085727149369
Siti Rakhma Mary (YLBHI) - 08122840995
Ronald Siahaan (WALHI) - 087775607994
Andi Muttaqien (PILNET) - 08121996984
Berita Terbaru