Putusan Mahkamah Konstitusi yang Adil Tak Mungkin Dihasilkan Tanpa Proses Persidangan yang Fair

30 May 2016 14:57
Sumber foto: aktual.com Sumber foto: aktual.com
Pernyataan Pers Koalisi Rakyat Pekebun
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Adil Tak Mungkin Dihasilkan Tanpa Proses Persidangan yang Fair

Jakarta, 29 Mei 2016


Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Tim Advokasi Rakyat Pekebun telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada 05 Oktober 2015, dengan Nomor Perkara: 122/PUU-XIII/2015. Para Pemohon adalah M. Nur bin (Alm) Abdul Razak, AJ. Dahlan, dan Theresia Yes yang berprofesi sebagai petani yang dirugikan kepentingan konstitusionalnya dengan diberlakukannya UU Perkebunan.

Argumentasi utama dari permohonan tersebut, dengan adanya UU Perkebunan, ruang hidup Para Pemohon ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah perkebunan, yang berakibat kepemilikan lahan yang mereka miliki tumpang tindih dengan konsesi perkebunan. Implikasi lainnya, Para Pemohon seringkali berselisih dengan perusahan perkebunan setempat terkait dengan pengelolaan lahan. Eskalasi konflik antara para petani dan perusahaan perkebunan makin meningkat dengan keberadaan UU Perkebunan yang melegitimasi perusahaan perkebunan  menggunakan hukum pidana sebagai tameng, yang berakibat para petani perkebunan rentan dikriminalisasi.

Meskipun sudah didaftarkan sejak tahun lalu (2015), Permohonan Pengujian UU Perkebunan yang diajukan para petani tersebut sampai saat ini baru melalui sidang panel. Setelah Sidang Panel Kedua dengan agenda perbaikan permohonan, pada 28 Oktober 2015, sampai saat ini belum ada keberlanjutan dan perkembangan permohonan tersebut. Padahal, menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi, setelah sidang panel, terdapat sidang pleno dengan agenda pemeriksaan subtansi permohonan. Pada sisi lain, terdapat pula fakta yang menarik: permohonan dengan substansi yang relatif sama yang diajukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dkk tetap dilanjutkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan petani sebagai korban utama dari UU Perkebunan ini tidak diperiksa dan diproses secara layak.

Tanpa diduga-duga, pada 24 Mei 2016, PIL-Net sebagai kuasa hukum para petani dalam pengujian UU Perkebunan, menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang pembacaan putusan, yang akan dilaksanakan pada Selasa, 31 Mei 2016. Proses semacam ini tentu saja sebuah proses yang sangat janggal. Para pemohon dan kuasa hukum tidak mengetahui alasan dan argumentasi dari Hakim Konstitusi yang secara tiba-tiba mengeluarkan putusan tanpa melalui sidang pemeriksaan perkara yang terbuka untuk umum.

Dalam Undang-Undang MK (UU Nomor 8 Tahun 2011 jo UU Nomor 24 Tahun 2003) disebutkan bawa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Demikian juga dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang  menyebutkan, “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dikecualikan menurut undang-undang adalah:

a. menyangkut ketertiban umum atau keselamatan Negara (Pasal 70 ayat (2) UU PTUN);
b. sidang pemeriksaan gugatan perceraian  (Pasal 80 ayat (2) UU Peradilan Agama);
c. perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara (Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer);
d. sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup (Pasal 51 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).”

Mahkamah Konstitusi sebagai pemilik kewenangan tunggal untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat final -artinya tidak ada upaya hukum lain untuk mengujinya lagi, sepatutnya bekerja dengan kredibel, imparsial dan berhati-hati (pruden) dalam mengambil keputusan.

Kredibilitas hakim sebagai penyuara keadilan memanglah harus teruji. Apabila dalam persidangan kali ini ada dugaan ketidakberpihakan hakim terhadap keadilan dan kredibilitas hakim yang diragukan sudah sepatutnya Pemohon menyampaikan Hak Ingkar. Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.” Sepanjang alasannya jelas, maka Hak Ingkar ini disampaikan beserta alasannya. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2)  UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.”

Dalam Pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman hal ini ditegaskan dengan bunyi: “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.” Oleh karena itu, sudah selayaknya ada upaya untuk membenahi mekanisme peradilan pada MK dengan melihat situsi saat ini. Hari ini, M. Nur bin (Alm) Abdul Razak, AJ. Dahlan, dan Theresia Yes yang jauh dari gegap gempita ibu kota berpotensi dilanggar Hak Konstitusinya, yang sudah barang tentu kelak dirasakan para petani dan para pencari keadilan lainnya.


Koalisi Rakyat Pekebun
WALHI – HuMa – ELSAM – Serikat Petani Pasundan – Tuk Indonesia – KPA - AURIGA – YLBHI – ICW – Gemawan – Sitas Desa


Kontak:
1. Muhnur Satyahaprabu 081326436437 (WALHI)
2. Edi Sutrisno 081315849153 (TuK Indonesia)
3. Sandoro Purba 081311497750 (PIL-Net)
4.     Dewi Kartika                 081394475484              (KPA)
Berita Terbaru