Sidang Perdana Kasus Joyo, Dakwaan JPU Berbeda Dengan Keterangan Terdakwa

19 Nov 2015 16:17
Lumajang – Upaya kriminalisasi melalui UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) terhadap para petani yang terlibat dalam serikat tani dan melakukan perlawanan sungguh sangat terasa, bahkan hingga ke persidangan. Hal ini dialami oleh Tarik alias P. Joyo bin Ilik (65 tahun) yang sedang menjalani sidang perdananya pada Senin, 16 November 2015 di Pengadilan Negeri Lumajang. Dalam persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Joyo didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya.

Sebelumnya, di tahun 2015 ini, Joyo yang merupakan petani asal dusun Sideorejo, Kab Probolinggo dan tinggal di sekitar kawasan hutan, terlibat dalam kelompok masyarakat yang akan mengajukan permohonan hak tanah dalam kawasan hutan melalui program pemerintah bernama Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan. Namun di tengah proses pengajuan tersebut, Joyo ditangkap oleh Kepolisian Resort Lumajang karena dituduh telah melakukan tindak pidana kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dan/atau menyuruh, serta mengorganisasikan masyarakat untuk menggunakan kawasan hutan secara tidak sah pada 28 Juli 2015.

Dalam dakwaaan JPU, Joyo dianggap telah menyuruh dan mengorganisasi pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan milik Perhutani di Petak 73 RPH Wonorekso, desa Kenongo, Kab. Lumajang, secara tidak sah, sebagaimana yang tercantum dalam UU P3H. Dalam melakukan perbuatannya, Joyo dituduh mengumpulkan penggarap untuk melakukan kegiatan perkebunan dan menguasai lahan, dengan persyaratan memberikan KTP dan membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan. JPU juga menerangkan bahwa saat ditangkap, Joyo sedang melakukan kegiatan berkebun untuk menanam bawang pre/bawang teropong di wilayah yang dianggap milik Perhutani.

Sementara menurut kuasa hukum Joyo, dakwaan yang dibacakan JPU sangat berbeda dengan keterangan yang didapat oleh kuasa hukum. Menurut mereka, Joyo tidak melakukan perambahan hutan dan pengorganisasian sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan.

“Uang yang diambil petugas juga bukan uang hasil tarikan iuran untuk mengkavlingkan tanah, melainkan uang milik pribadi Joyo dan istrinya dari upah kerja dan hasil jualan sayuran,” ujar kuasa hukum Joyo.

Ditangkapnya Joyo dengan menggunakan UU P3H sekali lagi telah menjadi bukti bahwa UU ini telah menjadi ancaman yang serius bagi warga yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan. UU P3H terbukti telah banyak mengancam dan memenjarakan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Hal itulah yang menyebabkan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan melakukan judicial review terhadap UU ini ke Mahkamah Konstitusi dan meminta MK untuk membatalkan seluruh isi UU P3H. Selama pengujian UU P3H di MK belum dikabulkan, maka kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar hutan akan terus berlangsung.

Penulis: Abdul Wahid
Editor: Ari Yurino
Berita Terbaru