Surat Terbuka Untuk Presiden Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11 Apr 2016 15:27
Sumber foto: sindonews.com Sumber foto: sindonews.com
Jakarta, 5 April 2016

Perihal :
Somasi Terbuka Pencabutan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan sarana Kereta cepat Jakarta dan Bandung, 
Merevisi Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor : SK.36/Menlhk-Setjen/PKTL.0/1/2016 Tentang Izin 
Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung 
Sepanjang ±142,3 Km (seratus empat puluh dua koma tiga kilometer) melewati 
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, 
Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, 
Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 
Kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)


Kepada yth :
Presiden Republik Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 


Salam adil dan lestari,

Kami beberapa organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Konsorsium Pembaruan Indonesia (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Jawa Barat (Walhi Jabar), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah DKI Jakarta (Walhi Jakarta) Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM), Publik Interest Lawyer network (Pil-Net), Yayasan Lembaha Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Dengan ini memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Menteri LH Nomor : SK.36/Menlhk-Setjen/PKTL.0/1/20156 Tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta – Bandung sepanjang ±142,3 Km (seratus empat puluh dua koma tiga kilometer) melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karaawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sebagaimana yang kami ketahui kegiatan pembangunan kereta cepat (High Speed Raiway) Jakarta – Bandung ini merupakan proyek kerja sama antara Chinese Enterprises Consortium yang terdiri dari 9 perusahaan (yang dipimpin oleh China Railway Co, Ltd); Konsorsium Indonesia yang terdiri 8 perusahaan BUMN yaitu : PT Wijaya Karya (persero) Tbk – PT WIKA sebagai Pimpinan, PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI), PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, PT. Perkebunan Nusantara (persero) VIII (PT.PN VIII), PT. Indutri Kereta Api (persero) (INKA), PT. Len Industri (persero)(LEN), PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PP) dan PT. Adhi Karya (persero) Tbk (ADHI). Sangat disayangkan badan usaha negara yang begitu besar tersebut diberikan mandat atas proyek yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Padahal saat ini masyarakat di Jakarta maupun di Jawa Barat sedang membutuhkan perhatian serius baik dalam sektor pendidikan, kesehatan maupun perbaikan infrastruktur untuk wilayah pedesaan. 

Kami sangat menyayangkan rezim pemerintahan Joko Widodo yang terlalu banyak obral kebijakan untuk mengedepankan investasi tapi mengabaikan kelestarian lingkungan dan tentunya secara pasti akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia. Kereta cepat Jakarta – Bandung adalah satu diantara proyek yang tanpa adanya penyusunan perencanaan yang baik, sehingga akan berpotensi besar merugikan keuangan negara, pelanggaran undang - undang dan asas negara demokrasi. Untuk itu guna memudahkan pemahaman Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kami  menyampaikan alasan pencabutan dan revisi atas ketiga kebijakan tersebut, antara lain : 

  1. Proyek kereta cepat Jakarta dan Bandung akan melewati 9 Kabupaten Kota mulai dari Jakarta Timur sampai ke Kotfa Bandung. Proyek ini membutuhkan total luasan lahan sebanyak 30.000 Ha - Bukti ancaman ketersediaan lahan pertanian sekaligus daerah resapan air sangat nyata. Proyek tersebut akan mempercepat alih fungsi kawasan pangan di Jawa Barat secara keseluruhan. Salah satunya adalah di Kabupaten Karawang. Kabupaten ini merupakan daerah surplus beras atau menjadi lumbung beras peringkat 1 secara nasional. Pada tahun 2010 produksi padi Kabupaten Karawang adalah 1,3 juta ton dan menjadi 1,435 juta ton pada tahun 2014, kedepan Kabupaten Karawang tidak lagi menjadi suplay beras nasional. Dalam Dokumen AMDAL dinyatakan dengan jelas bahwa radius 40 km dari lokasi stasiun karawang akan terjadi peralihan fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, padahal saat ini lokasi tersebut merupakan lahan produktif pertanian dan irigasi – sehingga apabila terjadi konversi lahan dalam skala besar maka pasti akan mengancam ketahanan pangan nasional. Proyek kereta api cepat berpotensi besar mengancam sekaligus mendelegitimasi keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. 
  2. Pembangunan kereta cepat Jakarta dan Bandung akan memanfaatkan wilayah Walini dan wilayah lainya. Wilayah Perkebunan Walini dan sekitarnya merupakan wilayah resapan dan sumber air bagi waduk jati luhur sekaligus menjadi sumber suplay air bagi wilayah hilirnya yang meliputi daerah Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi bahkan juga menjadi wilayah pendukung air untuk pemerintah DKI Jakarta. Sampai saat ini waduk jati luhur memasok air untuk persawahan di kabupaten karawang seluas 98.000 Ha, Kabupaten Subang seluas 80.000 Ha, Kabupaten Indramayu seluas 110.000 Ha dan bekasi seluas 52.000 Ha. Waduk  jati luhur selama ini sudah mengalami penurunan fungsi suplay dalam waktu 10 (sepuluh ) tahun terakhir. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan fungsi hulu waduk jati luhur maka sangat dimungkinkan akan adanya bencana kekeringan di musin kemarau dan banjir, longsor di musim penghujan. Kondisi demikian jelas akan kontradiktif dengan visi misi pemerintah menuju kedaulatan pangan dan tugas pengurangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dimana pemerintah sepatutnya menerbitkan kebijakan – kebijakan demi pengurangan bencana dengan menyelamatkan dan memperbaiki lingkungan hidup; 
  3. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa jalur kereta cepat Jakarta dan Bandung akan melalui daerah rawan gempa bumi. Tercatat di sekitar wilayah trase rel kereta cepat Jakarta dan Bandung pernah terjadi gempa bumi antara lain Jakarta tahun 1699, di Cianjur – Bogor tahun 1834 dan tahun 1844 di Kabupaten Karawang tahun 1862 dan Rajamandala tahun 1910. Selain itu, jalur kereta juga berdekatan dengan daerah patahan seperti di patahan Cimandiri, Patahan Lembang dan patahan baribis. Data kecelakaan kereta api akibat gempa bumi setidaknya pernah terjadi pada tahun 1906 san francisco earthquake, dan tahun 1964 di Alaska earthquake (USA), tahun 1968 di New Zealand (inangahua earthuake), tahun 1999 di california earthquake, tahun 2004 di Chuestsu earthquake (Jepang), tahun 2008 di Schuan earthquake (China). Sangat disayangkan pembangunan rel kereta api ini dibangun diatas wilayah dengan potensi gempa bumi yang sangat besar. Agar tidak menimbulkan korban jiwa masyarakat indonesia, mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membatalkan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung tersebut;
  4. Pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menegah (RPJMN) yang disusun sendiri oleh pemerintah. Dalam dokumen RPJMN disebutkan dengan jelas pengembangan pembangunan kereta api cepat Jakarta – Surabaya. Kebijakan (RPJMN) tersebut berdasarkan studi kelayakan (visibility study) dimana ada masalah perpindahan barang dan orang yang terlalu padat diwilayah jalur utara Jakarta – surabaya. Kereta api cepat ini Jakarta –Bandung tidak masuk dalam rencana pembangunan dalam RPJMN, tetapi proyek yang tiba-tiba hadir dan dilegitimasi oleh kekuasaan melalui kebijakannya. Pembangunan tanpa perencanaan yang matang pasti akan merugikan masyarakat dan perekonomian negara dan tentunya membahayakan kondisi lingkungan hidup. 
  5. Bukti pembangunan tidak melalui perencanaan terlihat dengan jelas didalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 26 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Yang pada intinya memerintahkan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan penyesuaian rencana tata ruang. Perpres ini jelas menyalahi prosedur perencanaan pembangunan. Dimana pembangunan harusnya didasarkan pada perencanaan tata ruang, memperhatikan dan mematuhi pola dan fungsi ruang agar pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bisa terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Kebijakan kereta api cepat memangkas sekaligus melanggar prinsip penataan ruang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  6. Masih dalam perencanaan. Kereta cepat Jakarta -  Bandung tidak sesuai dengan dokumen rencana induk perkeretaapian. Dalam dokumen tersebut dijelaskan dengan terang bahwa pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat (high Speed Train) pada lintas : Merak – Jakarta – Cirebon – Semarang – Surabaya – Banyuwangi. Pembangunan kereta api cepat ini bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang pada koridor tersebut dan untuk mengurangi beban pantura yang sudah overload. Disamping itu pengembangan kereta api kecepatan tinggu (kecepatan minimal 300 km/jam) juga harus didukung oleh pengembangan sistem produksi, pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan kereta api cepat dengan kemampuan sumber daya dalam negeri. Dari dokumen rencana induk perkeretaapian nasional yang disusun dan syahkan pada tahun 2011 tidak satupun disebutkan tentang rencana pembangunan kereta api cepat sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung,. Didalam Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, terdapat 8 paket bendungan (salah satunya Jatigede), 2 paket  sarana air minum, 2 paket kilang minyak, 2 paket pelabuhan, 2 paket bandara, 10 paket  jalan tol dan  3 paket rel kereta. Ada pembangunan tol baru sepanjang lebih dari 1000 km dalam 5 tahun kedepan. Oleh karena pengembangan kereta api cepat Jakarta – Bandung tidak diadopsi dalam rencana induk perkerataapian maka Perpres nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung segera dicabut. Sekaligus Presiden melakukan revisi Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
  7. Dalam dokumen lingkungan hidup Andal dinyatakan hasil evaluasi dampak didapatkan, bahwa dampak penting bersifat negatif sebanyak 22 dampak dan dampak yang bersifat positif sebanyak 7 dampak, serta dampak tidak penting ada 6 dampak. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa kelayakan lingkungan karena belum adanya penetapan daya dukung dan daya  tampung lingkungan di wilayah tersebut. Maka jika dampak dan potensi dampak (multi player efect) sangat penting maka dokumen lingkungan haruslah lengkap termasuk instrumen pencegahan. Instrumen pencegahan wajib dibuat oleh pemerintah  - pemerintah daerah – karena memuat daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup. Selain itu penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL) yang terlalu cepat akan berakibat pada pada kesalahan penyusunan seperti : ruang lingkup penyusunan AMDAL, keterlibatan masyarakat, dampak penting. Dalam point ini kami sampaikan setidaknya ada 3 regulasi yang berpotensi dilanggar yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Permen LH nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal.
  8. Dari hasil kajian kami bahwa proses lahirnya kebijakan kereta api cepat Jakarta – Bandung ini bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang mengedepankan tarnsparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelanggaran atas asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) karena proses  perencanaan dan partisipasi yang tidak  ada merupakan wujud nyata pelanggaran prinsip negara hukum yang demokratis.
  9. Pengembangan kereta cepat Jakarta – Bandung bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable develpoment). Kebijakan pengembangan kereta api cepat tidak mengintegrasikan kehidupan sosial, ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup khususnya di Jakarta dan di Jawa Barat . Sustainability menuntut perlindungan (enhancement) sumberdaya alam bagi generasi mendatang.  Dengan rencana pembangunan infrastruktut yang melebihi daya dukung dan tampung lingkungan maka bisa dipastikan akan mencabut hak generasi yang akan datang atas lingkungan yang bersih dan sehat. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami beberapa organisasi masyarakat sipil meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera mencabut Perpres Nomor 107 tahun 2015 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut SK.36/Menlhk-Setjen/PKTL.0/1/20156 Tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta – Bandung sepanjang ±142,3 Km (seratus empat puluh dua koma tiga kilometer) melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karaawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatian terimakasih.

Hormat kami

Eksekutif Nasional Walhi
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Public Interest Lawyer Network (Pil-Net)
Walhi Eksekutif Daerah Jawa Barat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
Walhi Eksekutif Daerah DKI Jakarta
Berita Terbaru